KSP Menurut UU No. 17 Tahun 2012

1. Koperasi Simpan Pinjam wajib menjamin Simpanan Anggota.
2. Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan
    Pinjam untuk menjamin Simpanan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
    menyelenggarakan program penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi Simpan
    Pinjam.
4. Koperasi Simpan Pinjam yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti program
    penjaminan Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5 Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam diatur
   dengan Peraturan Pemerintah.

Jenis-jenis Koperasi Menurut UU No. 17 Tahun 2012

4 jenis Koperasi menurut UU No.17 Tahun 2012
   1. Koporasi Konsumen.
          Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha
          pelayanan dibidangpenyediaam barang kebutuhan anggota dan non-anggota.
   2. Koperasi Produsen.
          Koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha
          pelayanan dibidang pengadaan sarana produksi bagi anggota dan pemasaran
          produksi kepada anggota dan non-anggota.
   3. Koperasi Jasa.
          Koperasi Jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan
          yang diperlukan anggota dan non-anggota.
   4. Koperasi Simpan Pinjam.
          Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan
          pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota saja.

Koperasi Menurut UU No. 17 Tahun 2012

Secara singkat koperasi menurut UU No. 17 Tahun 2012 adalh sebagai berikut :
1. Koperasi sebagai Badan Hukum dan ijim usaha terpisah dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar serta penegasan dengan kekayaan Koperasi.
2. Pendirian dengan Akta autentik.
3. Organisasi dan koordinatif, pengawas mempunyai peran yang lebih luas dan pengurus dapat berasal dari non-anggota.
4. Permodalan Koperasi bersifat permanen.
5. Penegasab jenis usaha Koperasi.
6. Regulasi Koperasi simpan pinjam diatur pada UU, sehingga adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap usaha simpan pinjam.
7. Adanya lembaga penjamin simpanan dan lembaga pengawas Koperasi Simpan Pinjam.
8.Peran pemerntah dalam aspek pembinaan dan pengawasan diatur secara tegas.

Koperasi Menurut UU No. 25 Tahun 1992

Secara singkat koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 adalh sebagai berikut :
1. Menyatunya Badan Usaha dan Badan Hukum dalam Akta Pendiriam/Anggaran Dasar.
2. Pendirian dengan Akta bawah tangan.
3. Organisasi lini dan koordinatif antar pengawas dan pengurus.
4. Permodalan koperasi bersifat tidak permanen.
5. Usaha kurang fokus karena bersifat multi purpose.
6. Usaha simpan pinjam diatur pada peraturan pemerintahan dan pengawasan oleh pemerintah.
7. Belum ada penjamin simpan pinjam bagi anggota.
8. Peran pemerintah dalam ospek pemninaan dan pengawasan bersifat umum.

Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut :
1. Keanggotaan sukarela dan terbuka.
2. Pengendalian dan terbuka secara demokratis.
3. Pertisipasi ekonomi anggota.
4. Otonomi dan kebebasan.
5. Pendidikan, pelatihan, dan informasi.
6. Kerjasama diantara koperasi.
7. Kepedulian terhadap komunitas.